BKPSDM KAB MUSI RAWAS


BKN Persiapkan TKB Berbasis Komputer dalam Rekrutmen CPNS

Jakarta-Humas BKN, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) PNS menggelar kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Input Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB), Selasa (5/4/2016), di Station Computer Assisted Test (CAT) BKN, Kantor Pusat BKN. Kegiatan itu digelar terkait dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/3354/M.PAN-RB/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Penyusunan Naskah ..

selengkapnya
selengkapnya

Tes Urine CPNS Formasi Honorer K2

Muara Beliti - Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengangkatan CPNS menjadi PNS formasi honorer kategori II dan formasi khusus dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas serta untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bebas dan bersih dari penyalahgunaan NAPZA, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Musi Rawas melaksanakan tes urine pada tanggal 15-17 Maret ..

selengkapnya

Penyampaian Berkas Pendukung e-PUPNS 2015

Palembang - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas telah menyampaikan berkas pendukung e-PUPNS 2015 ke BKN Regional VII Palembang pada tanggal 15 Maret 2016. Penyampaian berkas ini dilakukan langsung oleh Kepala Subbidang Data dan Kesejahteraan Pegawai, Sumartono, S.Kom, dan diterima oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi Kepegawaian BKN, April Koni, ..

selengkapnya

Tujuh Pendidikan Ikatan Dinas Buka Pendaftaran

JAKARTA – Kabar gembira bagi putra-putri terbaik lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat. Tahun 2016 ini, pemerintah membuka kesempatan kepada mereka untuk mengikuti seleksi menjadi siswa/taruna pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID).  Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi ..

selengkapnya

Awali Rasionalisasi PNS, Sekda Diminta Lakukan Audit Organisasi

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh Sekretaris Daerah di Indonesia untuk melakukan audit organisasi di instansi daerahnya masing-masing. Audit ini sebagai langkah awal kebijakan rasionalisasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai negeri Sipil (PNS), dan akan berujung pada pengurangan ..

selengkapnya